Uang kertas PRRI - Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat (Jakarta) dengan daerah-daerah lain, dan semakin kuatnya cengkraman PKI terhadap kekuasaan melalui Presiden Soekarno. Gerakan koreksi ini mencapai puncaknya tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan di Padang, Sumatera Barat.
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957, Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.
Namun, gerakan koreksi atau gerakan penyelamatan negara yang tumbuh di daerah-daerah itu dipukul habis oleh Pusat (Jakarta) dengan mengerahkan pasukan darat, laut dan udara ke Sumatra Tengah dan Sulawesi Utara, sebuah pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di Indonesia.
Sampai sekarang, gerakan koreksi dari daerah ini masih selalu kelam. Dan di dalam buku-buku sejarah Indonesia selalu disebutkan bahwa PRRI adalah gerakan pemberontakan, dan gerakan Anti Jawa. Namun sejarah akan selalu berhasrat untuk terus diluruskan.
Kabinet PRRI
Mr. Sjafruddin Prawinegara - Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.
Dahlan Djambek - Menteri Dalam Negeri, kemudian diserahkan kepada Mr.Assaat Dt. Mudo.
Maluddin Simbolon - Menteri Luar Negeri.
Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo - Menteri Perhubungan dan Pelayaran.
Moh. Syafei - Menteri PPK dan Kesehatan.
J.F. Warouw - Menteri Pembangunan.
Saladin Sarumpaet - Menteri Pertanian dan Perburuhan.
Muchtar Lintang - Menteri Agama.
Saleh Lahade - Menteri Penerangan.
Ayah Gani Usman - Menteri Sosial.
Dahlan Djambek - Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang.
Sumber: Wikipedia